Data Pencairan BSM SMP Tahap 1 Tahun 2014
Data Pencairan BSM SMP Tahap 1 Tahun 2014 dan Format Keterangan Kepala Sekolah Untuk syarat Pencairan, untuk pencairan menunggu informasi lebih lanjut dari Bank BRI.
Dapat diunduh di tautan berikut :
Data Pencairan BSM SMP Tahap 1 Tahun 2014 dan Format Keterangan Kepala Sekolah Untuk syarat Pencairan, untuk pencairan menunggu informasi lebih lanjut dari Bank BRI.
Dapat diunduh di tautan berikut :
admin Ketenagaan, Pembinaan SD 0
prefill terbaru akan masuk di folder download atau folder sesuai dengan setting browser
CARA MENGGUNAKAN PREFILL TERBARU
1. Hapus Prefill lama atau replace dengan prefill terbaru
2. Buka aplikasi dan bagi laptop yang bermasalah silakan instal ulang aplikasi yang terbaru
bagi peserta PLPG 2014, bisa mengambil Form A01 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek besok Kamis tanggal 17 April 2014. Dan berkas A01 kelengkapannya (pemberkasan) dikumpulkan kembali ke Dinas terakhir hari senin tanggal 21 April 2014 pukul 15.00 wib.
surat dari Dinas dan lampiran – lampiran serta petunjuk dapat diunduh disini
mohon diinfokan kepada saudara, teman, sanak famili dan handaitolan apabila masuk dalam daftar peserta PLPG 2014
untuk surat resminya sudah kami kirimkan ke Ka. UDP, MKKS Negeri/Swasta, dan IGTKI
harap dicermati lampiran surat dari LPMP dan file petunjuk
[wpfilebase tag=file id=28 /]
1. klik link/part (akan masuk ke ziddu.com)
2. klik download
3. masukkan verification code (kode capcha di sebelah kanan)
4. download semua part agar bisa di extrak
untuk SMP
Ilustrasi
Jakarta (Dikdas): Kasus penyelewengan dana Bantuan Siswa Miskin, sebagaimana terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, di mana Kepala Sekolah memotong BSM milik siswa, seharusnya tidak terjadi. Bagaimanapun, siswa berhak secara penuh terhadap dana tersebut. Kepala Sekolah atau pihak lain dilarang melakukan potongan.
“Ada aturan bank bahwa apabila anak belum cukup umur dan tidak memiliki KTP, maka yang bersangkutan harus didampingi oleh orangtua atau walinya. Harus didampingi, tidak boleh diambil langsung oleh sekolah,” ujar Dr. Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, saat ditemui di ruang kerjanya Gedung E lantai 5 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2014.
Masyarakat pun harus mengawasi penyaluran BSM. Jika terdapat indikasi penyelewengan, mereka seharusnya melakukan teguran.
“Masyarakat harus memprotes dan menegur sekolah,” tegas Thamrin.
Di daerah tertentu di mana akses ke bank penyalur sulit, seharusnya bank penyalur proaktif jemput bola. Mereka mendatangi sekolah dengan membawa daftar penerima BSM di sebuah sekolah beserta dananya.
“Ada klausul pihak lembaga penyalur berkewajiban mendekatkan layanan kepada penerima,” ucap Thamrin.
Untuk mengetahui transaksi berjalan, kini sedang disiapkan aplikasi pelaporan penyaluran BSM secara daring (online). Siswa yang melakukan pencairan BSM akan terpantau secara langsung atau real time.
Sumber : http://dikdas.kemdikbud.go.id
admin Informasi Umum, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, PNFI 0
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbitkan Surat Edaran Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Nomor 36250/WMP/KR/2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Penyediaan Buku Kurikulum 2013 Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
Surat edaran tersebut menginformasikan bahwa pada tahun ajaran 2014/2015 Pemerintah akan melanjutkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di semua satuan pendidikan, yaitu Sekolah Dasar (SD) kelas 1, 2, 4, dan 5, Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 7 dan 8, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas 10 dan 11. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan kurikulum akan disediakan buku siswa dan guru, pelatihan guru, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi.
“Dengan diluncurkannya surat edaran ini mulai dari sekarang sekolah diharapkan mendata ada berapa jumlah siswa, kemudian dalam waktu dekat akan ada juknis dari Direktorat Jenderal Dikmen dan Dikdas bagaimana cara membeli buku. Buku harus dibeli kepada pemenang lelang yang sudah ditunjuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP),” tutur Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (01/04/2014).
Adapun informasi lain dalam surat edaran tersebut, yaitu buku siswa dan buku guru untuk semester I dibeli melalui BOS ditambahkan Bantuan Sosial (Bansos) Buku untuk SD dan SMP, sedangkan penyediaan buku semester II dibeli melalui DAK atau APBD. Buku siswa dan guru semester I sedang dalam proses lelang oleh LKPP dengan sistem kontrak payung. Selanjutnya sekolah membeli buku semester I langsung kepada penyedia buku yang menang lelang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli tahun 2014.
Kemudian juga diinformasikan kepada sekolah agar terus memperbarui Dapodik, terutama untuk data jumlah siswa perkelas, jumlah guru perkelas atau per-mata pelajaran, serta jumlah siswa dan guru sesuai agama yang dianut untuk kepentingan pengadaan buku semester II. Serta dalam surat edaran Wamendik mengharapkan untuk segera meneruskan dan mengkoordinasikan informasi surat edaran ini kepada semua satuan pendidikan yang ada di wilayah atau daerah untuk dapat dilaksanakan, agar implementasi kurikulum 2013 pada tahun 2014/2015 berjalan dengan lancar.
sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2350